Berita  

Presiden Rusia Vladimir Putin  dan Presiden Kuba Miguel Bersatu Menghadapi Musuh Bersama Mereka, Amerika Serikat

Moskow – Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu langsung dengan Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel yang tengah mengunjungi Moskow pekan ini. Keduanya pun sepakat bersatu untuk menghadapi musuh bersama mereka, Amerika Serikat (AS), dan mengecam sanksi-sanksi Barat terhadap kedua negara.

Seperti dilansir AFP, Rabu 23/11/22, Putin memuji persahabatan Rusia dan Kuba yang telah terjalin puluhan tahun. Dia juga menyebut kedua negara perlu meningkatkan kerja sama lebih lanjut.

Diketahui Putin berupaya menjauhkan poros Rusia dari Barat setelah dia memerintahkan pengiriman pasukan militer ke Ukraina pada akhir Februari lalu. Rentetan sanksi-sanksi Barat menghujani Moskow sejak invasi dilancarkan.

“Kami selalu menentang berbagai macam pembatasan, embargo, blokade, dan lainnya,” ucap Putin kepada Diaz-Canel dalam pertemuan di Kremlin pada Selasa (22/11) waktu setempat.

Dalam pertemuan itu, Putin juga menyambut baik sikap Havana yang mendukung Moskow di arena internasional.

Diaz-Canel dalam pernyataannya menyebut kunjungan ke Moskow memiliki makna ‘mendalam’.

“Pertama-tama, itu terjadi saat kedua negara — Rusia dan Kuba — menjadi subjek sanksi-sanksi tidak adil dan sewenang-wenang yang terus berlanjut, dan mereka memiliki musuh bersama, kekaisaran Yankee yang memanipulasi sebagian besar dunia,” ujar Diaz-Canel saat berada di Kremlin.

Ditegaskan juga oleh Diaz-Canel bahwa Kuba mendukung Rusia dalam konfrontasi dengan Barat. Dia menyerukan Moskow untuk tetap berdiri teguh.

Dalam pertemuan itu, Putin dan Diaz-Canel juga meresmikan monumen perunggu untuk mendiang Fidel Castro di Moskow. Putin lantas memuji Castro yang merupakan pemimpin revolusioner Kuba sebagai pria ‘cerdas’.

Pengaruh Rusia di Kuba memudar saat runtuhnya Uni Soviet tahun 1991 lalu, namun pengaruh itu telah kembali lagi.

Kuba telah berada di bawah sanksi-sanksi AS selama lebih dari enam dekade. Sementara Rusia dijatuhi rentetan sanksi Barat yang belum pernah terjadi sebelumnya, setelah Putin memerintahkan operasi militer ke Ukraina pada 24 Februari lalu.

Dalam pertemuan dengan Putin, Diaz-Canel juga mengharapkan kunjungannya ke Rusia akan membantu meningkatkan sektor energi negaranya yang dilanda kesulitan di tengah pemadaman listrik berkepanjangan dan kekurangan bahan bakar.

Menteri Luar Negeri  Rusia Sergei Lavrov Menyentil Presiden Amerika Serikat Joe Biden Soal Perang di Ukraina

Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergei Lavrov menyentil Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden soal perang di Ukraina. Lavrov mengharapkan Biden memiliki kebijaksanaan dalam menangani konfrontasi global, yang mirip dengan situasi saat krisis rudal Kuba terjadi tahun 1962 silam.

Seperti dilansir Reuters, Senin 31/10/22, invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai sejak 24 Februari lalu, telah memicu konfrontasi terbesar antara Moskow dan Barat sejak krisis rudal Kuba terjadi yang nyaris membuat Uni Soviet dan AS terlibat perang nuklir.

Presiden AS saat itu, John F Kennedy, mendapati pemimpin Soviet Nikita Khrushchev mengerahkan rudal-rudal nuklir ke Kuba, setelah invasi Teluk Babi yang gagal dan adanya pengerahan rudal-rudal nuklir AS di wilayah Italia juga Turki.

Invasi Teluk Babi merujuk pada upaya orang-orang yang diasingkan dari Kuba, yang didukung AS, untuk menggulingkan kekuasaan Komunis. Upaya itu berhasil digagalkan oleh otoritas Kuba pada saat itu.

Dalam wawancara untuk dokumenter televisi pemerintah Rusia soal krisis rudal, Lavrov mengatakan ada kemiripan dengan situasi tahun 1962 silam, terutama karena Rusia sekarang terancam oleh persenjataan Barat di Ukraina.

“Saya berharap dalam situasi saat ini, Presiden Joe Biden akan memiliki lebih kesempatan untuk memahami siapa yang memberikan perintah dan bagaimana caranya,” ucap Lavrov.

“Situasi ini sangat mengganggu,” sebutnya. “Perbedaannya adalah pada tahun 1962, Khrushchev dan Kennedy menemukan kekuatan untuk menunjukkan tanggung jawab dan kebijaksanaan, dan sekarang kami tidak melihat kesiapan seperti itu di pihak Washington dan satelitnya,” ujar Lavrov.

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih menolak untuk mengomentari pernyataan Lavrov itu. Namun juru bicara itu menyinggung soal pernyataan sebelumnya soal menjaga komunikasi tetap terbuka dengan Moskow.

Para jenderal top AS dan Rusia melakukan percakapan via telepon pada Senin (24/10) pekan lalu, yang merupakan pertama kali sejak Mei, atau sehari setelah Menteri Pertahanan (Menhan) AS dan Rusia berbicara via telepon.

Pada 27 Oktober 1962 silam, dunia menekati perang nuklir ketika kapten kapal selam Soviet ingin meluncurkan senjata nuklir setelah Angkatan Laut AS menjatuhkan peledak di sekitar kapal selam itu.

Kemudian pada hari yang sama, Kennedy secara diam-diam setuju memindahkan semua rudal di Turki sebagai pertukaran dengan sikap Khrushchev memindahkan semua rudal dari Kuba. Krisis saat itu menyebar, meskipun menjadi simbol bahaya persaingan negara-negara adidaya dalam Perang Dingin

Presiden Vladimir Putin menyebut penolakan Barat atas kekhawatiran Rusia soal keamanan Eropa pasca-Soviet, dan khususnya soal perluasan aliansi militer NATO ke kawasan timur, sebagai salah satu penyebab konflik.

AS dan sekutu-sekutunya di Eropa menyebut kekhawatiran Rusia berlebihan dan tidak bisa dijadikan pembenaran untuk invasi ke Ukraina.

Saat ditanya lebih lanjut soal apa yang seharusnya dilakukan Rusia dalam situasi krisis terkini, Lavrov menjawab: “Kesiapan Rusia, termasuk Presiden Vladimir Putin, untuk perundingan tetap tidak berubah.” Pungkasnya. (Red 01)