Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kian menuai sorotan. Di tengah tingginya minat masyarakat terhadap moda transportasi modern ini—yang telah melayani lebih dari 20 juta penumpang—muncul desakan agar proyek bernilai ratusan triliun rupiah itu diaudit secara menyeluruh. Pasalnya, biaya pembangunan yang mencapai sekitar 52 juta dolar AS per kilometer, jauh di atas rata-rata internasional, dinilai tidak wajar dan berpotensi menimbulkan masalah akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.
Jakarta – Keberadaan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau yang kini dikenal dengan nama Whoosh telah menjadi simbol kemajuan transportasi nasional sekaligus sumber kontroversi publik. Di satu sisi, proyek ini menjadi kebanggaan Indonesia karena berhasil menghadirkan moda transportasi modern berkecepatan tinggi pertama di Asia Tenggara. Di sisi lain, muncul berbagai kritik tajam terkait pembengkakan biaya proyek, dugaan ketidakwajaran harga per kilometer, serta potensi penyimpangan dalam penggunaan dana negara.
Meski berbagai polemik muncul, data menunjukkan bahwa fungsi kereta cepat sangat signifikan bagi masyarakat. Sejak beroperasi, Whoosh melayani hampir 20 ribu penumpang per hari, dan total lebih dari 20 juta orang telah menikmati mobilitas yang lebih cepat antara Jakarta dan Bandung. Angka ini menegaskan tingginya minat masyarakat terhadap layanan transportasi berkecepatan tinggi, sekaligus menunjukkan kebutuhan besar akan moda transportasi massal yang efisien dan modern di Indonesia.
Namun, di balik keberhasilan teknis dan antusiasme publik, perdebatan besar masih menggantung: mengapa biaya pembangunan proyek ini jauh lebih mahal dibandingkan proyek serupa di negara lain? Menurut sejumlah pakar transportasi dan kebijakan publik, biaya pembangunan KCJB mencapai sekitar 52 juta dolar AS per kilometer, sedangkan di negara lain, rata-rata hanya 17 juta dolar AS per kilometer. Perbedaan mencolok ini memunculkan pertanyaan serius tentang efisiensi, tata kelola, dan transparansi dalam proses pembangunan proyek tersebut.
Paradoks Pembangunan: Didambakan Sekaligus Dibenci
Praktisi hukum Nengah Sujana dalam Wancara menyebut proyek kereta cepat sebagai “paradoks pembangunan nasional”.
“Kereta cepat ini sesuatu yang didambakan, tapi juga dibenci,” ujarnya.3/11/25.
Menurutnya, paradoks itu muncul karena publik terbelah antara kebanggaan nasional atas kemajuan teknologi dan kekhawatiran terhadap beban keuangan negara. Proyek ini tidak bisa disederhanakan hanya sebagai proyek infrastruktur semata, melainkan juga simbol ambisi Indonesia untuk menempatkan diri sejajar dengan negara maju di bidang transportasi modern.
“Tidak ada yang aneh dengan keinginan pemerintah menghadirkan moda transportasi berkecepatan tinggi. Indonesia ingin berkompetisi di kancah internasional dan memperlihatkan bahwa kita mampu. Namun, yang harus dijaga adalah akuntabilitas dan transparansinya,” tegas sang pembicara.
Tantangan Besar: Harga yang Timpang dan Beban Keuangan Negara
Isu terbesar yang menimbulkan sorotan publik adalah ketimpangan biaya proyek. Dengan total panjang lintasan sekitar 142 kilometer, biaya yang mencapai 52 juta dolar per kilometer menimbulkan tanda tanya besar.
Pakar kebijakan publik menyebut, ada beberapa kemungkinan penyebab tingginya biaya, antara lain:
Pembebasan lahan di jalur padat penduduk yang menelan biaya besar.
Desain konstruksi elevated (melayang) yang memang lebih mahal karena harus menghindari utilitas bawah tanah seperti jaringan pipa, listrik, dan jalan tol.
Faktor pembiayaan dan bunga pinjaman dari mitra Tiongkok yang turut menambah beban keuangan.
Namun, tetap saja, perbedaan tiga kali lipat dibandingkan proyek serupa di negara lain dianggap tidak wajar. “Jika benar angka itu akurat, proyek ini harus diaudit menyeluruh. Publik berhak tahu mengapa biayanya bisa setinggi itu,” ujar pengamat tersebut.
Audit dan Akuntabilitas: Menjaga Kepercayaan Publik
Sorotan terhadap biaya yang tidak wajar itu kemudian mendorong berbagai pihak menuntut audit menyeluruh terhadap proyek KCJB. Audit ini dianggap penting bukan untuk mencari kesalahan semata, tetapi untuk menegakkan prinsip akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana negara.
Nengah Sujana, menilai, proyek strategis nasional seperti KCJB seharusnya terbuka terhadap pemeriksaan dan audit publik, apalagi sebagian dananya bersumber dari penjaminan APBN.
“Jika ada dugaan perbuatan melawan hukum, maka penegak hukum seperti KPK wajib menyelidikinya. Semua harus tunduk pada prinsip equality before the law — tidak ada yang kebal hukum, bahkan presiden sekalipun,” tegasnya.
Ia juga menyambut baik langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikabarkan telah mulai meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait proyek ini. Menurutnya, penyelidikan komprehensif perlu dilakukan agar publik mengetahui apakah benar terdapat penyimpangan dalam penggunaan dana atau hanya kesalahan manajerial semata.
“Pembangunan kereta cepat ini melibatkan banyak aspek: politik, ekonomi, dan hukum. Maka, audit harus dilakukan dari hulu ke hilir — mulai dari perencanaan, mekanisme pendanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan di lapangan,” tambahnya.
Kereta Cepat sebagai Investasi Sosial
Meski proyek ini dinilai masih merugi secara komersial, banyak pihak menyebut bahwa kereta cepat adalah investasi sosial jangka panjang.
Bagi masyarakat kelas menengah maupun bawah, kehadiran Whoosh memperpendek jarak dan waktu tempuh, sekaligus meningkatkan produktivitas ekonomi antara Jakarta dan Bandung.
“Fungsinya luar biasa besar. Meskipun sekarang merugi, tapi kalau tarifnya dinaikkan pun kemungkinan tetap akan laku karena kebutuhan masyarakat tinggi,” ujarnya.
Selain itu, pembangunan proyek ini juga mendorong transfer teknologi dan peningkatan kapasitas SDM Indonesia di bidang perkeretaapian modern. Para insinyur muda Indonesia kini memiliki kesempatan belajar langsung dari teknisi Tiongkok, yang selama ini dikenal sebagai salah satu negara dengan teknologi kereta cepat terbaik di dunia.
DPR dan Aspek Politik Pembangunan
Sebagai proyek strategis nasional, kereta cepat tidak bisa dipisahkan dari dimensi politik dan kebijakan publik. Proyek ini telah melewati pembahasan panjang di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), termasuk dalam hal penjaminan risiko keuangan oleh pemerintah.
“Ini bukan sekadar proyek teknis, tapi keputusan politik yang disetujui oleh wakil rakyat. Jadi tanggung jawabnya juga kolektif,” ungkap Sujana.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa persetujuan politik tidak berarti menghapus kewajiban hukum dan administrasi.
“Pemerintah tetap wajib memastikan setiap rupiah dari APBN digunakan dengan benar. Kalau ada potensi penyimpangan, harus segera diperiksa dan disampaikan ke publik secara terbuka,” ujarnya.
Fungsi Sosial dan Tantangan Bisnis
Sejak diresmikan pada Oktober 2023, Whoosh memang menjadi fenomena transportasi baru. Banyak warga menikmati efisiensi waktu tempuh hanya sekitar 36–45 menit dari Halim ke Padalarang, dibandingkan 3 jam perjalanan dengan mobil pribadi.
Namun, secara bisnis, proyek ini masih menghadapi tantangan finansial besar. Pendapatan operasional belum mampu menutupi biaya investasi dan bunga pinjaman.
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi sempat menyebut bahwa Whoosh masih merugi, namun kerugiannya bukan masalah besar selama fungsinya jelas dan manfaatnya terasa bagi masyarakat.
“Dalam konteks investasi sosial, kerugian finansial jangka pendek bisa ditoleransi. Tapi tetap harus ada transparansi agar publik percaya bahwa semua dijalankan dengan benar,” katanya.
Equality Before The Law: Tidak Ada yang Kebal
Nengah Sujana, sebagai praktisi hukum menegaskan pentingnya penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dalam kasus apa pun, termasuk proyek besar yang melibatkan pejabat tinggi negara.
“Semua warga negara sama di mata hukum, termasuk pembuat kebijakan. Presiden Jokowi pun tidak boleh dikecualikan dari proses pemeriksaan kebijakan publik, meski tentu dalam kerangka hukum yang berlaku,” katanya.
Dengan demikian, audit dan penyelidikan tidak boleh dianggap sebagai bentuk serangan politik, tetapi sebagai proses normal dalam tata kelola pemerintahan modern yang sehat dan transparan.
Penutup: Transparansi Adalah Kunci Kepercayaan Publik
Kereta cepat Whoosh telah menjadi simbol ambisi Indonesia menuju peradaban transportasi modern. Namun, keberhasilan teknologi harus diimbangi dengan keberanian moral untuk membuka seluruh proses pembangunan kepada publik.
Audit menyeluruh, transparansi anggaran, serta penegakan prinsip hukum yang adil bukan hanya untuk mengungkap potensi penyimpangan, tetapi juga untuk menjaga integritas proyek strategis nasional agar tidak kehilangan legitimasi sosial.
“Whoosh bukan sekadar kereta cepat, tapi cermin dari tata kelola bangsa. Kalau proyek ini dijalankan dengan transparan, efisien, dan akuntabel, maka kepercayaan rakyat terhadap pemerintah akan melaju secepat keretanya,” tutupnya dengan nada reflektif. (Red 01)
