JAKARTA – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Pusat (Jakpus), Oktafian Syah Effendi, S.H., M.H., memimpin pelantikan, pengambilan sumpah jabatan, dan serah terima jabatan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakpus , Rabu (18/11/2026).
Dalam prosesi tersebut, jabatan Kasi Pidsus resmi diserahterimakan dari Ruri Febrianto, S.H., M.H., kepada Teguh Apriyanto, S.H., M.H. Pergantian ini menjadi bagian dari dinamika organisasi Kejaksaan Republik Indonesia sekaligus upaya menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum.
Kajari Jakpus, Oktafian Syah Effendi menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Ruri Febrianto atas dedikasi, pengabdian, serta kontribusinya selama menjabat sebagai Kasi Pidsus Kejari Jakpus.
Sementara kepada pejabat yang baru dilantik, Teguh Apriyanto, Kajari berharap agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja, melanjutkan program dan capaian yang telah berjalan, serta mengedepankan integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas.
Sebelum dipercaya menduduki jabatan Kasi Pidsus Kejari Jakpus, Teguh Apriyanto diketahui menjabat sebagai Kasi Tindak Pidana Umum (Pidum) Kejari Jakarta Barat.
Teguh juga memiliki pengalaman di bidang penanganan perkara tindak pidana khusus. Ia pernah tergabung dalam tim jaksa pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.
Namanya sempat menjadi perhatian ketika mewakili tim jaksa dalam persidangan gugatan praperadilan terkait perkara dugaan korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong pada akhir 2024.
Dari sisi akademik, Teguh juga mencatatkan capaian dengan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Pascasarjana Universitas Borobudur pada Oktober 2026. Ia memperoleh predikat cumlaude dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,94 melalui disertasi yang membahas rekonstruksi keberatan pihak ketiga terhadap perampasan aset.
Adapun Ruri Febrianto selama menjabat Kasi Pidsus Kejari Jakpus turut menangani sejumlah perkara besar, termasuk penyidikan dugaan korupsi proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), perkara dugaan korupsi terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT QSS di Kalimantan Barat, serta perkara dugaan penyimpangan di sektor perbankan.
Dalam penanganan perkara PDNS, tim penyidik Kejari Jakpus melakukan sejumlah langkah penyidikan, termasuk penggeledahan terhadap kantor pihak swasta.
Sementara dalam perkara IUP PT QSS, penanganannya berkaitan dengan dugaan penyimpangan perizinan pertambangan dengan nilai kerugian negara yang disebut mencapai lebih dari Rp4 triliun.
Melalui pergantian pejabat tersebut, Kejari Jakpus berharap penguatan kinerja organisasi dan kualitas penanganan perkara tindak pidana khusus dapat terus ditingkatkan.
Kejari Jakpus juga menegaskan komitmennya untuk mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Ramdhani)