Maluku, Nasionalnews.co.id – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara negara(BPI KPN PA RI) lembaga yang berdiri sudah lama,BPI adalah lembaga yang menyoroti penyelengara negara,dalam hal yang mengunakan uang negara yang di salah gunakan oleh oknum- oknum pejabat negara tentunya,BPI KPN PA RI mengawasi Anggaran APBN dan APBD para penyelengara negara.di bawah komando ketua umum BPI KPN PA RI TB. Rahmad Sukendar, memberikan mandat kepada Betty lawasama sebagai PLT Ketua DPW maluku.
Ketua umum mengintruksikan agar segera cepat bergerak Bpiknpari di Maluku guna menjadi bagian dalam kemitraan strategis bagi kejaksaan, kepolisian,BPKP, Gubernur dalam membantu pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
“Dalam kesempatan tersebut Betty lawasama bersyukur di percaya oleh ketua umum TB Rahmad Sukendar SH.untuk mengomandoi Bpiknpari dimaluku kami tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan ini ucapnya,Betty juga akan tancap gas untuk mempsiapkan kader kader putra daerah terbaik untuk bergabung berkiprah di BPI KPN PA RI Maluku,”ucap Betty kepada media,Sabtu,(23/10/21).
Seraya juga mempersiapkan acara, pelantikan Betty. melihat sangat dibutuhkan BPI KPN PA RI. hadir dimaluku untuk bersama sama rakyat Maluku, berjuang mewujudkan kesejahteraan rakyat. dan pemerintah yang baik transparan, dan berpihak kepada rakyat.menjadikan Maluku lebih maju dari provinsi lain.
Betty Melihat masih maraknya dugaan praktek korupsi di Maluku terutama di tingkat pedesaan yang mencapai merugikan keuangan negara maupun keuangan daerah,ini sangat merugikan rakyat kecil. dan kami tidak akan diam akan kita telusuri dan menflowup informasi temuan kami kepada pihak yang berwenang sesuai dengan undang-undang yang berlaku di republik Indonesia.
Betty berpesan keras kepada semua aparatur desa,dan apratur pemerintah daerah. kami sungguh sungguh bersama masyarakat mengawasi anda guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. sesuai dengan nawacita Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo.
Kami juga segera berkoordinasi kepada Muspida untuk menjadi bagian dari pemberantasan Korupsi yang menyengsarakan rakyat. dan juga menjadi Maluku provinsi yang maju tranparan, akuntable. dan berpihak kepada rakyat.
“Saya selaku PLT KETUA DPW Maluku meminta kepada oknum penegak hukum untuk tidak membengi oknum pejabat. korup terutama dana dana desa kami siap menjadi mata dan telinga membantu meniformasikan ke pengawasan kejaksaan, kepolisian.terhadap oknum yang membengkingi penyelenggaraan dana dana APBD.sesuai arahan dari ketua umum,tutup Betty.
(Red/03)
