Jakarta, Nasionalnews.co.id – KH.As,’ad Said Ali menyatakan dialog sangat urgen untuk meredakan “Polarisasi Politik” paska pilpres dan pileg. Dialog segera diselenggarakan sehingga terbentuklah koalisi pemerintahan. Partai Gerindra dan beberapa partai lain menjadi bagian dari pemerintahan dan Capres / Ketua Gerindra Parbowo Subianto menjadi Menhan. Kenyataannya dilapangan , polarisai politik di masyarakat masih ada hingga saat ini. Kenapa ini masih terjadi?
Pada dasarnya terdapat dua jenis polarisasi yang berbeda secara diametral. Pertama “polarisasi elite politik”, yaitu dua gerbong elite politik yang bebeda pilihan Capres – Cawapres. Polarisasi jenis ini selesai dengan terbentuknya koalisi kabinet yaang mengakomodasi tokoh partai- partai yang saling bersaing. Kepentingan politik elite bisa diakomodir demi kebersamaan.
Polarisasi politik kedua ; bersumber dari isu politik pada masa kampanye pilkada / pilpres yang mengandung substansi premordialisme atau politik identitas. Polarisasi jenis ini mengandung muatan emosionil massa yang luas. Muncul sebutan negatip untuk saling menyudutkan misalnya “sebutan kampret “ dan lawannya “:sebutan cebong”. Yang satu berkonotasi “ muslim militan “ satunya lagi menunjuk “ nasionalis sekularistik “ dan seterusnya.
Kemudian berlangsunglah saling ejek , saling tuding-menuding , saling sudut-menyudutkan pada level akar rumput. Perdebatan premordialistik dalam ruang publik yang berlangsung dalam kurun waktu lama , sama saja dengan menebar benih perpecahan bangsa. Empat tahun lamanya kita alpa dengan membiarkan “quasi conflict “ mengambang dan tidak diselesaikan secara politik -musyawarah.
Justru elit politik membawa penyelesaian ke ranah hukum formal alau solusi hitam putih. Dua tokoh yang berseberangan secara politik, masing- masing diproses hukum bergantian, mantan gubernur dan mantan ketua Ormas. Bayangkan, masing masing pendukung menonton “drama hukum di pengadilan”. Bukannya mengurangi permusuhan, tetapi semakin mempertebal kebencian masing masing. Solusi politik atau win win solution / musyawarah adalah ruang yang tepat, yang merupakan warisan para pendiri bangsa.
“Politik identitas yang muncul pada saat pilkada Jakarta 2016s sesungguhnya tidak perlu berlarut larut, jika diselesaikan melalui tradisi musyawarah. Dua tokoh utama yang terlibat, dua duanya diadili, sang calon gubernur terlebih dahulu atas dasar penistaan agama dan seterunya seorang tokoh dan ketua Ormas dibawa ke pengadilan dengan alasan berbeda, beberapa tahun kemudian. Drama premordialisme dipertontonkan dipengadilan, bukannya mempertontonkan seni merajut tali persaudaraan diantara dua keluarga yang bersengketa, kata mantan Waka-BIN yang aktiv di era pemerintahan Gus Dur, Megawati dan pada era pemerintahan SBY, RAbu, 4/5/22.
Menurutnya, konflik politik yang dilatarbelakangi oleh unsur premordialisme sebaiknya diselesaikan melalui ruang dialog. Bahkan bahasa yang digunakan oleh pendiri bangsa adalah frasa kalimat yabg sangat khas Indonesia, “ dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan”. Menyikapi persoalan premordialisme dalam ranah publik, sebaiknya menjadi bagian penting politik membangun persaudaraan bangsa , bukan untuk saling salah menyalahkan. Dengan demikian kepentingan golongan dan apalagi kepentingan bisnis harus dipinggirkan dan sebaliknya kepentingan persaudaraan bangsa yang harus didahulukan.
Dalam menyikapi “ polarisasi politik “ ini kita perlu bersikap arif dan bijaksana. Polarisasi politik diantara elite, relatip lebih mudah diatasi atas dasar kompromi yang rasional dan pragmatis. Berbeda dengan polarisasi yang melibatkan masyarakat luas yang dasar polarisasinya lebih bersifat ideologis, karenanya memerlukan cara canggih berlandaskan persaudaraan. Karena polarisasnya yang bersifat ideologis maka hal demikian bisa mudah meledak menjadi konflik besar, sehingga kita tidak boleh abai. (Red 01)
