JAKARTA – Presiden Joko Widodo saat menyaksikan balap motor listrik Formula E di Sirkuit Ancol, Ia duduk bersama para tokoh lainnya, seperti Ketua DPR Puan Maharani, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Ketua Pelaksana Formula E Jakarta Ahmad Sahroni. Momentum kehadiran mereka bisa mengendorkan polarisasi di level elit. Dan diharapkan kendornya polarisasi ini bisa merambat ke akar rumput.
KH. As’ad Said Ali mengatakan Setelah tarik ulur antara pemerintah Pusat dengan pemda DKI, balap mobil elektronik di Jakarta akhirnya dapat diselenggarakan pada juni 2022. Pada mulanya, sirkuit akan dibangun di lahan sekitar Monas, tetapi pemerintah keberatan , sehinga berkembang menjadi isu politik yang dikaitkan dengan polarisasi politik.
“Tentu saja isu politik yang terjadi di ibukota dengan sendirinya bergema secara nasional,” ujar As’ad Said Ali, mantan Waka-BIN di era Pemerintahan Gus Dur, Megawati dan SBY tersebut, Sabtu (5/5/22).
Lebih lanjut ditegaskan kembali, Akhirnya pemda DKI membangun sirkuit perlombaan di Jakarta Utara dan pembukaan grandprix dilakukan oleh Presiden Jokowi yang didampingi oleh tuan rumah Gubernur DKI Anis Baswedan, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani. masyarakat antusias menyambut even tersebut yang baru pertama digelar di Indonesia.
“As’ad melihat, Even balap mobil Elektronik tersebut mempunyai nilai strategis karena mengawali penggunaan mobil elektronik secara massal dan dalam hal ini sekaligus mempersiapkan Indonesia sebagai salah satu pusat industri mobil elektronik di kawasan Asia tenggara,” ujar mantan Waka BIN.
Kehadiran pimpinan ketiga lembaga negara tinggi tersebut menggaris bawahi pentingnya makna grandprix E formula tersebut.
Namun disamping pentingnya makna dari aspek transportasi dan teknologi / industri, kehadiran ketiga pimpinan lembaga tinggi negara bersama gubernur DKI juga mempunyai nilai politik yang krusial ditengah polarisasi politik – pembelahan masyarakat. terutama sejak 2019. Secara politik, pertemuan ke empat tokoh nasional tersebut menandai cairnya hubungan elite kekuasaan selama ini.
Keempatnya menempatkan kepentingan nasional yang lebih besarnya yakni dalam rangka percepatan proses transformasi teknologi Mobil elektronik dan perlunya iklim politik yang positip menjelang pileg dan pilpres. Sejak pilkada DKI 2016, iklim politik dalam negeri diliputi oleh prejudis satu sama lain dipengaruhi oleh politik populisme yang sedang trending didunia sehingga mendorong kentalnya politik identitas di Indonesia.
Di negara yang multi etnik -religi – budaya, maka politik identitas sebagai suatu hal yang tidak bisa dihindarkan. Setiap kelompok mempunyai sentimen premordial masing – masing sebagai identitas yang membedakan satu sama lain. Namun perbedaan ( bhineka) tersebut tidak boleh melanggar kepentingan bersama ( Tunggal Ika) yang menjadi ikatan sebagai bangsa sesuai dengan doktrin “ Bhineka Tunggal Ika “.
“Mempertahankan identitas suku, agama, ras dan golongan tidak menjadi masalah sepanjang mengutamakan sikap inklusif. Dan yang tidak ditelolir adalah menempatkan identitas premordialisme lebih tinggi dari kepentingan bersama sebagai bangsa karena hal itu menonjolkan sikap exklusif. Eksklusivisme ini sama dengan politik identitas. Sebutan kadrun, cebong dan lain- lain nya. seharusnya dihapus dari perbendaraan kata-kata kita sebagai bangsa besar , guna melenyapkan apa yang disebut dengan politik identias atau polarisasi,” tutup As’ad Pria asal kudus. (Red 01)
