Jakarta – Rencana Prancis dan Kanada untuk menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dalam Sidang Umum PBB bulan September mendatang mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Salah satu tokoh nasional, KH As’ad Said Ali, yang juga merupakan mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), menyampaikan dukungannya secara terbuka dan berharap negara-negara lain turut mengikuti langkah berani tersebut.
“Saya sangat setuju dengan sikap Prancis dan Kanada. Ini adalah langkah yang patut diapresiasi. Dunia internasional sudah terlalu lama membiarkan Palestina terkatung-katung tanpa status kenegaraan yang sah. Mudah-mudahan negara-negara lain bisa menyusul, termasuk dari dunia Islam dan Asia,” ujar KH As’ad kepada awak media. 28/7/25.
Indonesia Konsisten Dukung Palestina
Ketika ditanya tentang sikap Indonesia, KH As’ad menyatakan dengan yakin bahwa Indonesia akan tetap pada posisi yang sama—mendukung Palestina.
“Indonesia pasti mendukung kemerdekaan Palestina. Itu bukan hanya sikap diplomatik, tapi bagian dari komitmen sejarah dan moral bangsa ini,” tegasnya.
Ia kemudian mengingatkan bahwa dukungan terhadap Palestina sudah menjadi bagian dari agenda sejarah sejak Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955. Dalam konferensi yang dikenal sebagai tonggak perjuangan negara-negara dunia ketiga melawan kolonialisme itu, Palestina disebut secara eksplisit sebagai salah satu bangsa yang harus dibebaskan dari penjajahan.
“Sampai hari ini, Palestina adalah satu-satunya negara yang belum benar-benar merdeka, padahal sudah masuk dalam agenda Konferensi Bandung. Ini adalah utang sejarah bersama, khususnya bagi bangsa-bangsa yang dulu bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan,” ujar ulama yang dikenal aktif dalam isu-isu kebangsaan dan Timur Tengah tersebut.
Momentum Baru di PBB
Langkah Prancis dan Kanada ini dinilai sebagai angin segar dalam geopolitik global. Keduanya termasuk negara besar dengan pengaruh signifikan dalam diplomasi internasional. Dukungan mereka, jika benar-benar disuarakan secara resmi dalam Sidang Umum PBB mendatang, bisa membuka jalan bagi negara-negara lain untuk mengikuti, termasuk anggota tetap Dewan Keamanan.
Menurut KH As’ad, tekanan internasional melalui jalur diplomatik bisa menjadi kekuatan moral untuk mendesak pengakuan atas Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat penuh.
“Ini bukan hanya soal politik luar negeri, tetapi juga soal keadilan dan kemanusiaan,” pungksanya. (Red 01)
