Wawancara Eksklusif NasionalNews dengan Mantan Waka BIN As’ad Said Ali
Jakarta — Adopsi resolusi Majelis Umum PBB bertajuk “Peaceful settlement of the question of Palestine” pada 3 Desember 2025 menjadi titik penting dalam dinamika global terkait konflik Israel–Palestina. Dengan 151 negara mendukung, 11 menolak, dan 11 abstain, resolusi tersebut menegaskan desakan mayoritas dunia agar pendudukan Israel sejak 1967 dihentikan dan solusi dua negara kembali ditegaskan sebagai jalan perdamaian yang realistis.
Dalam wawancara eksklusif dengan nasionalnews.co.id, mantan Wakil Kepala BIN dan analis geopolitik senior, As’ad Said Ali, menilai dukungan masif ini sebagai sinyal kuat bahwa dunia semakin tidak mentoleransi pendudukan yang berkepanjangan.
Mayoritas Dunia Sepakat, Indonesia Konsisten
As’ad menilai tingginya dukungan menunjukkan bahwa dunia semakin tegas menolak ekspansi permukiman ilegal Israel serta tingginya korban sipil di Gaza dan Tepi Barat.
“Ini bukti paling jelas bahwa mayoritas dunia menolak pendudukan dan menginginkan keadilan bagi Palestina. Indonesia sejak dulu konsisten, dan kini posisinya semakin sejalan dengan suara global,” ujarnya. Rabu. 3/12/25
Menurut As’ad, legitimasi moral dan politik dari resolusi ini memperkuat posisi negara-negara yang mendorong penyelesaian damai.
Solusi Dua Negara: Tepat, tetapi Makin Sulit
Meski mendukung penuh solusi dua negara, As’ad menegaskan bahwa realisasinya kini jauh lebih menantang dibanding dua dekade lalu. Permukiman Israel yang terus berkembang, fragmentasi politik di Palestina, dan eskalasi kekerasan membuat proses perdamaian semakin rumit.
“Solusi dua negara adalah formula paling adil. Tapi waktu tidak berpihak. Semakin lama dibiarkan, semakin kecil peluang terwujudnya.”
“Kunci Ada di Amerika”
As’ad menilai bahwa meskipun dukungan internasional menguat, Amerika Serikat tetap menjadi aktor penentu.
“Tidak mungkin ada perubahan signifikan tanpa perubahan sikap AS. Israel sangat bergantung pada dukungan politik dan militernya.”
Ia menekankan bahwa setiap terobosan besar di Timur Tengah—dari Camp David hingga Oslo—selalu lahir dari keterlibatan langsung Washington. Namun, dinamika politik domestik AS dan kekuatan lobi pro-Israel dinilai kerap menghambat perubahan kebijakan luar negeri.
Resolusi Harus Ditindaklanjuti
As’ad mengingatkan bahwa banyak resolusi PBB terkait Palestina yang berakhir tanpa implementasi. Tantangan terbesar justru berada pada kemauan politik internasional.
“Dunia tidak boleh berhenti pada pernyataan. Resolusi ini harus diikuti mekanisme implementasi konkret.”
Ia mendorong Indonesia dan negara-negara pendukung Palestina untuk aktif dalam PBB, OKI, maupun G20 dalam mendorong langkah-langkah nyata.
Makna bagi Palestina dan Dunia
Bagi rakyat Palestina, resolusi ini dinilai sebagai pengakuan internasional yang memperkuat legitimasi perjuangan mereka. Sementara bagi komunitas global, terutama Indonesia, dokumen PBB tersebut menjadi landasan untuk meningkatkan tekanan diplomatik dan bantuan kemanusiaan.
“Ini bukan hanya soal Palestina. Ini ujian bagi tatanan hukum internasional,” tegas As’ad.
Penutup
Wawancara dengan As’ad Said Ali menunjukkan bahwa meski resolusi PBB merupakan kemenangan diplomatik besar, jalan menuju perdamaian masih panjang. Dukungan global menjadi modal penting, tetapi perubahan sikap Amerika Serikat tetap menjadi kunci.
Indonesia, menurutnya, memiliki mandat moral dan diplomatik untuk terus berada di garis depan dalam memperjuangkan terwujudnya negara Palestina yang merdeka.
“Keadilan hanya terwujud jika kekuatan dunia bersatu. Palestina berhak atas negara merdeka. Dan inilah saatnya dunia menegaskan itu,” tutup As’ad. (Red 01)
