Banda Aceh, istilah politik identitas pertama kali dikemukakan oleh Calvin (Calvinisme) setelah berakhirnya perang sesama pemeluk Nasrani Eropa 1618-1648. Intisari dari Calvinisme adalah kekuasaan pollitik di tangan negara, gereja/agama dikeluarkan dari urusan negara.s
Aa’ad Said Ali, sebagai nara sumber dalam seminar tersebut menyatakan kekuasaan Sri Paus sebagai penguasa politik dunia Nasrani berakhir. Mereka yang masih membela kekuasaan gereja dianggap “politik identitas”.
“Di dunia Islam sistem Khalifah yang merangkap penguasa agama dan negara secara resmi berakhir pada tahun 1924 dengan berakhirnya Khilafah Usmani di Turki. Dengan demikian Indonesia yang diklasifikasikan kedalam Politik identitas berarti negara yang berasaskan negara agama seperti (NII, DII, HTI, JIL),” jelas KH.As’ad, Jum’at, 21/5/22.
Ia melanjutkan. Di Eropa ada sejumlah partai politik yang menggunakan identitas agama misalnya: Kristen Demokrat, tapi tidak bisa digolongkan kedalam politik identitas karena tidak memperjuangkan negara teokrasi.
Pancasila tidak mengikuti pola pemisahan agama dengan negara dan menolak negara agama. Berbeda dengan demokrasi di barat yang menganggap agama sebagai urusan pribadi. Negara Pancasila melindungi dan membantu agama. Hal ini sesuai dengan pemikiran intlektual Islam yang terkenal yaitu Imam Ghozali yang berpandangan bahwa negara dan agama seperti saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.
Agama sebagai azaz sedangkan negara sebagai penjaga/penguasa yang bertanggung jawab terhadap kemaslahatan rakyat. Keduanya saling mendukung sehingga pelaksanaan syariat selaras dengan hukum negara yang multikultural.
Pandangan Ghozali ini oleh penulis Amerika serikat, Alfred Stefhan disebut ‘Twin Toleration (toleransi kembar). Dan atas dasar itu Stefhan berpendapat bahwa Indonesia akan menjadi Negara muslim yang maju.
Dengan demikian Islam Indonesia bersifat inklusif atau toleran terhadap pemeluk agama lain. Artinya Pancasila mendukung keanekaragaman budaya/peradaban dunia.
“Dibandingkan dengan argumen Hantington dan Fukuyama yang merupakan pendekar globalisme. Keduanya menganggap neoliberalisme akan menguasai peradaban timur (China, Jepang, India) dan timur (timur tengah , Asia Tenggara). Artinya, globalisme menghendaki penyeragaman peradaban dan dan hal itu bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an, surat Al-Hujarat ayat 13,” Pungkas mantan Waka-BIN yang bertugas di era pemerintahan Gus Dur, Megawati dan SBY (Red 01)
