Jakarta, Nasionalnews.co.id – Dua gelombang unjuk rasa mahasiswa (BEM-SI dan AMI) selama bulan bulan ramadhan telah berlangsung dan menimbulkan resonansi politik yang luas terhadap suhu politik nasional.
KH. As’ad Said Ali mengatakan salah satu Indikasi resonansi politik itu tampak dari pengakuan Menko Polhukam Prof Mahfudz MD yang disampaikan via medsos tentang carut marut persoalan bangsa saat ini yang menurutnya memerlukan keharusan seorang “”presiden yang kuat” dalam pilpres yang akan datang. Suatu pengakuan jujur dari seorang tokoh intelektual yang telah teruji integritasnya.
Dengan mencermati perkembangan politik, keamanan dan ekononi nasional selama ini, mungkin kita bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh Pak Mahfudz MD. Salah satu yang menonjol dan cukup mengagetkan adalah adanya kesan suatu kabinet yang kurang solid. Contoh soal yang kongkrit adalah tidak adanya kekompakan suara kabinet atas isu krusial perpanjangan periodesasi jabatan presiden. Pada hal Presiden jelas menolak isu perpanjangan tersebut.
Tidak menjadi rahasia lagi, dalam periode ke dua ini, tampak ada kemunduran dalam penanganan korupsi ( KKN ) yang merupakan salah satu visi reformasi 1998. Visi penting lainnya yang kurang greget pelaksanaannya adalah pemeliharaan iklim kebebasan dan sebaliknya terkesan cendrung represif. Tercatat juga makin maraknya politk identitas dan berkembang menjadi polarisasi politik atau pembelahan masyarakat yang berpotensi merusak persatuan.
Meskipun pembangunan ekonomi sebelum pandemi berjalan baik, tetapi karena pandemi sejak awal 2021,perkembangannya cenderung melambat. Apalagi kemudian diikuti dengan perang dagang AS vs RRC dan menyusul kemudian perang Rusia vs Ukrana. Perkembangan internasional tersebut menimbulkan pengaruh negatip terhadap perekonomian Indonesia akhir akhir ini seperti kelangkaan dan kenaikan berbagai kebutuhan bahan kebutuhan pokok dan bahan bakar.
Memasuki tahun 2022 atau tahun politik , mulai tampak makin kurang solidnya koalisi kabinet. Partai anggauta koalisi masing masing mulai mempersiapkan diri dalam persaingan politik termasuk didalamnya konsolidasi pendanaan. Bahkan beberapa menteri secara sembunyi-sembunyi melakukan safari mencari dukungan.
“Presiden Jokowi tampaknya merasakan kurangnya soliditas kabinet dan ketidakpuasan itu terlihat dari berbagai pernyataan Presiden yang bernada memberi teguran, baik bernada sindiran atau ataupun secara terbuka. Tindakan tegas dalam bentuk tindakan hukum yang dilakukan oleh Kejagung terhadap pejabat eselon satu dari suatu kementerian yang diduga memberi izin eksport crude palm oil merupakan contoh soal teguran secara hukum,” jelas mantan Waka-BIN yang berpengalaman di era pemerintahan Gus Dur, Megawati dan SBY, Kamis, 28/4/22.
Menurutnya, diluar isu sosial politik dan ekonomi diatas , isu lain yang menonjol di masyarakat adalah isu khusus tentang tenaga kerja illegal dan imigran gelap dari RRC. Biasanya isu tersebut dikaitkan dengan isu kebangkitan kembali PKI. Meskipun ada pro dan kontra di masyarakat terhadap isu diatas, tetapi isu berkembang sedemikian rupa menambah tajamnya polarisasi politik di masyarakat sehingga memerlukan penanganan tersendiri karena melibatkan memory sejarah bagi mereka pernah berjuang pada sekitar 1965.
Ditengah suhu politik nasional yang meningkat dan situasi internasional yang tidak pasti seperti digambarkan diatas ,unjuk rasa mahasiswa, pemuda, kaum buruh (yang konon akan mempersoalkn Omni bus law ) akan berlangsung. Tindakan repressip sebaiknya dilakukan seminimal mungkin.Sebaliknya membangun suasana dialogis sesuai dengan pengalaman dalam merespons aksi 411 dan 212 beberapa tahun lalu, kiranya kita akan dapat menjadikan aksi yang akan datang untuk mencapai konsensus dan tujuan nasional yang lebih visioner untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan berbangsa. (Red 01)
