Depok.Nasionalnews.co.id Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah hadir pada launching buku berjudul ‘Mentang-Mentang Oligarki karya Dodo Lantang di JPW Cafe dan Garden. Pada sambutannya Chandra mengatakan bahwa, karya ini tidak hanya mengarah pada kritik tetapi pada penciptaan karya untuk literasi. Sabtu, (24/05/25)
Sebagai bagian dari Pemerintah Kota Depok, Chandra selaku Wakil Wali Kota siap menerima kritik.
Dia menyoroti kondisi masyarakat Kota Depok. Hingga saat ini, di tengah kemajuan teknologi masih ada 60. 000 orang miskin di kota Depok. Ini menjadi keprihatinan bersama.
“Satu orang miskin saja sudah menjadi perhatian bagi pemerintah,” ujarnya.
Tidak hanya itu, ada 70 ribu warga yang menganggur, ribuan anak putus sekolah. Padahal triliun rupiah anggaran dikucurkan untuk kegiatan pemerintahan. Namun tidak terjadi perubahan signifikan. Chandra mengakui bahwa oligarki memang benar terjadi di Kota Depok.
“Dari hipotesa saya oligarki lah yang membuat kondisi seperti ini,” ucap Chandra.
Pada awak media Dodo mengatakan, “oligarki masuk ke sendi-sendi di masyarakat, seperti di dunia pendidikan kesehatan hingga di bidang seni dan budaya. Di bidang budaya bahwa saat ini tidak nampak corak dan identitas budaya di gedung-gedung di perkantoran pemerintah identitas itu hilang, pelan-pelan terkikis tanpa di sadari.
“Kondisi inilah yang kami duga kuat menjadi penyebab tidak majunya Kota Depok. Saya berharap warga Depok bersikap kritis dengan melawan semua bentuk penindasan ini. Lawan lawan dan lawan!” serunya.
Chandra juga menyontohkan praktek oligarki di dunia pendidikan seperti dalam penerimaan siswa baru atau PPDB. Ada ada praktek jual beli bangku yang nilainya fantastis, seharga Rp 10 juta hingga Rp 15 juta.
“Mari kita pastikan di PPDB kali ini tidak ada lagi jual beli kursi, karena jual beli kursi di sekolah itu adalah bentuk dari oligarki,” kata Chandra.
Akibatnya, warga yang miskin, anak miskin tidak mempunyai akses dan kesempatan untuk bersekolah. Praktek itu bertentangan dengan cita-cita bangsa yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang bertujuan menciptakan Indonesia yang berkeadilan sosial.
“Oleh karena itu marilah kita lawan, lawan, dan lawan praktek oligarki.
Jadilah masyarakat yang kritis jangan diam ketika ada ketidakadilan,” kata Chandra. (SL)
