Kehidupan Politik Indonesia sangat Demokratis

Jakarta – Kehidupan politik yang demokratis di Indonesia lebih baik dibanding sejumlah negera sedang berkembang lainnya.

Menurut KH As’ad Said Ali, mantan Waka-BIN ini, Iklim demokrasi terjaga, sehingga debat tajam seperti, misalnya antara Abu Janda vs Natalius Pigai, bisa berlangsung.

Suatu Iklim demokrasi yang tetap terbuka, hanya perlu peningkatan pamahaman yang lebih baik, sehingga tidak muncul isu premodialisme lagi.

“Keduanya saya hargai sebagai seorang demokrat dan nasionalis,” katanya, Rabu, 16/11/22.

ia menbandingkan dengan Myanmar, yang sama dengan Indonesia, warganya berbudaya memakai sarung. Hanya cara memakainya berbeda.

Bahkan di sana sarung dijadikan sebagai pakaian nasional, dan dari sanalah asal muasal sarung.

Myanmar berubah menjadi demokrasi berkat perjuangan gigih pemenang hadiah nobel Aung San Syuu Kie pada 2016.

Namun beberapa waktu yang lalu militer (tamadat) melakukan kudeta tidak berdarah.

Menurut para diplomat asing, kudeta itu tidak berdasarkan pada alasan yang masuk akal.

Tetapi menurut militer, kudeta itu karena partai Ang San Syuu Kie berbuat curang dalam pemilu yang baru saja di gelar.

Di Indonesia, kemungkinan terjadinya kudeta itu tidak cukup besar. Sebabnya, tradisi rembugan atau mufakat sudah menjadi bagian budaya, dan berkat reformasi, muncul generasi muda yang cukup trampil, bahkan beberapa menjadi pemimpin daerah yang sukses membangun daerah.

Salah satunya adalah Presiden Joko Widodo.

Di kalangan militer, juga tampak mempunyai komitmen cukup kuat terhadap reformasi dengan salah satu indikasi, beberapa mantan militer mendirikan Partai Politik.

Sedang rakyat cukup bersikap cerdas dalam memilih pemimpin , tidak membedakan dari kalangan sipil atau militer.

Presiden SBY dari militer dan Presifrn  Jokowi dari kalangan sipil.

Harus diakui, banyak hal yang perlu diperbaiki dari demokrasi kita, terutama mewujudkan demokrasi yang santun berbudaya, mengurangi penyakit korupsi, kesenjangan ekonomi yang tinggi, mengembangkan toleransi yang selaras dengan Pancasila.

Menurut karib dan tetangga saya , seorang aktivis Banser 1965 dan dai kondang di Jakarta, Habib Ali Abdurahman Al Segaf (alm) yang juga dianggap gurunya Habib Rizik Shihab (HRS), salah satu sebab tidak terpilihnya Basuki Cahaya Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta adalah karena faktor kesenjangan ekonomi, yang kemudian diramu menjadi isu premordialisme, dengan memanfaatkan “ kekurang fahaman “tentang makna” Auliya dalam surat Al Maidah”.

“Ini semua jelas merupakan suatu pembelajaran bagi demokrasi kita ke depan,” pungkas KH As’ad. (Red 01)