Solo – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar tak ada politisasi agama pada Pilpres 2024 yang menimbulkan perpecahan.
Dia mengingatkan para calon presiden dan calon wakil presiden agar menjaga situasi politik tetap kondusif. Jokowi mewanti-wanti agar tak ada politisasi agama di Pemilu 2024.
“Inilah yang sekali lagi saya ingatkan kepada capres dan cawapres. Untuk membawa suasana politik kita menuju 2024 itu betul-betul paling banter anget dikit, syukur bisa adem,” kata Jokowi saat menyampaikan sambutan di Munas HIPMI di Solo seperti disiarkan akun YouTube Setpres, Senin 21/11/22.
Jokowi mempersilakan agar para kandidat untuk berdebat gagasan. Namun dia mewanti-wanti agar tak ada politisasi agama di Pemilu 2024.
“Debat silakan, debat gagasan, debat ide, membawa negara ini lebih baik silakan. Tapi jangan sampai panas, apalagi membawa politik-politik SARA, tidak, jangan. Politisasi agama, tidak, jangan. Setuju? Politisasi agama, jangan,” tegas Jokowi.
PPP menilai agama harusnya menjadi pemersatu bangsa.
“Kalau PPP berharap agama, bisa menjadi pemersatu bukan untuk memecah-belah kesatuan bangsa, tapi bagaimana nilai agama dijadikan dasar untuk mempersatukan kita semua,” kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) kepada wartawan.
Awiek mengatakan bahwa dalam ajaran Islam ditekankan tentang pentingnya menjaga persatuan. Tentang persatuan itu, kata Awiek, juga disebutkan dalam Al-Qur’an.
“Karena di nash Al-Qur’an kami di Islam itu banyak ayat-ayat tentang pentingnya persatuan, kebersamaan, silaturahmi, tolong-menolong, itu saja. Kami harapkan sih agama menjadi pemersatu, spirit agama menjadi pemersatu nilai-nilai kebangsaan kita,” jelasnya.
Dalam politik, menurut Awiek, agama juga harus dijadikan sebagai pemersatu. Dia mengatakan bahwa setiap ajaran agama selalu mengajarkan tentang cinta damai.
“Termasuk juga dalam politik, kami harapkan spirit agama di dalam politik itu menjadi pemersatu bangsa, ikatan pemersatuan bangsa dengan spirit agama masing-masing, karena pada dasarnya agama cinta damai, mengajarkan kebaikan,” tutirnya.
PKS Setuju dengan Jokowi untuk Tolak Politisasi Agama di Pilpres 2024
PKS setuju dengan pesan dari Jokowi itu. Mardani mengatakan bahwa agama adalah sumber nilai-nilai. Agama, menurutnya, baiknya dijadikan kompas moral.
“Pertama agama itu murni. Agama itu sumber nilai. Menjadikan agama sebagai kompas moral boleh dan malah bagus,” jelasnya.
PKS sendiri, kata Mardani, menjadikan agama sebagai kompas moral. Mardani lantas menyinggung soal politik harus dilakukan dengan cara yang baik.
Mardani mengatakan bahwa agama adalah sumber nilai-nilai. Agama, menurutnya, baiknya dijadikan kompas moral.
“PKS menempatkan agama sebagai kompas moral dan mewanti-wanti politik berdasar nilai. Politik mesti dilakukan dengan cara yang baik. Tujuan baik harus dengan cara yang baik,” tuturnya.
Partai Gerindra Sepakat dengan Presiden Jokowi yang Menolak Politisasi Agama
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sepakat dengan Presiden Jokowi yang menolak adanya politisasi agama. Dasco mengatakan politisasi agama rentan menimbulkan perpecahan.
“Kita pernah mengalami yang namanya politik identitas, tentunya hal ini kita sangat dirugikan rentan perpecahan di NKRI tercinta ini,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan.
Ia pun mengajak semua pihak untuk menghindari politik identitas. Menurutnya, penggunaan politik agama hanya akan menimbulkan polarisasi di masyarakat.
“Oleh karena itu saya mengajak juga kepada anak bangsa marilah kita tidak terpolarisasi. Tidak menggunakan politik identitas dalam menghadapi kontestasi di 2024,” ucapnya.
Dampak dari politisasi agama, lanjut Dasco, bukan hanya memecah belah. Melainkan bakal berimbas ke ancaman ekonomi global.
“Dengan harapan, kita bisa bersama-sama selain menghadapi pileg dan pilpres juga kemungkinan ancaman ekonomi dampak dari ekonomi global, yang mungkin akan juga terasa dampaknya di Indonesia,” kata dia.
Ketegasan Jokowi Tolak Politisasi Agama Sejalan dengan Visi Misi KIB
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Nurul Arifin
Partai Golkar mengatakan ketegasan Presiden Joko Widodo agar Pemilu 2024 berlangsung damai, tanpa ada politik identitas, politisasi agama, atau polarisasi sosial sejalan dengan visi misi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
“Sejak dari awal KIB yang terdiri dari Partai Golkar, PAN dan PPP sepakat mengusung politik inklusif yang didasarkan pada kesamaan gagasan dan pemikiran untuk kemajuan bangsa Indonesia,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Nurul Arifin kepada wartawan di Jakarta.
Politisi perempuan Partai Golkar itu menegaskan ruang politik menuju Pemilu 2024 harus dipenuhi dengan perdebatan ide dan kontestasi pemikiran untuk kemajuan bangsa, bukan politik identitas yang dapat memecah belah bangsa.
“Terlalu besar taruhannya jika dalam kontestasi pemilu nanti kita kembali terjebak dalam polarisasi politik yang dapat mengoyak tenun kebangsaan kita. Jadi apa yang disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo dalam pidatonya itu sudah sangat tepat dan sejalan dengan visi misi kami di KIB,” pungkas Nurul Arifin.
Untuk itu, pihaknya juga mendorong seluruh komponen bangsa untuk berpartisipasi menunaikan hak dan kewajiban dalam Pemilu disertai semangat persatuan, kesatuan, gotong royong, dan perdamaian supaya terwujud demokrasi Indonesia yang berkeadilan sosial. (Red 01)
