Perubahan demokrasi prosedural menuju Demokrasi substansial sering kali memerlukan kerja keras dan keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan.
Demokrasi prosedural adalah demokrasi yang menekankan pada proses formal untuk pengambilan keputusan, seperti pemilihan umum dan pengaturan institusional. Sementara itu, demokrasi substansial melampaui proses formal tersebut dengan fokus pada kualitas substansial dari demokrasi itu sendiri yang meliputi :
Pertama, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah kunci untuk membangun demokrasi substansial. Ini memberikan warga akses yang adil terhadap informasi, pendidikan politik, pelatihan keterampilan, serta memungkinkan mereka berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Ini juga mencakup memperkuat lembaga sipil dan mempromosikan keadilan sosial untuk memastikan bahwa semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan negara mereka.
Kedua, perlindungan hak asasi manusia, Perlindungan hak asasi manusia adalah fondasi penting dari demokrasi substansial. Dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang dijamin dan dihormati, demokrasi dapat berkembang dengan baik. Ini termasuk hak-hak seperti kebebasan berbicara, berkumpul, beragama, serta hak atas keadilan dan perlindungan dari diskriminasi. Memperkuat sistem hukum yang independen dan efektif.
Ketiga, transparansi karena tranparasi merupakan prinsip kunci dalam mewujudkan demokrasi substansial. Dengan memberikan akses yang lebih besar kepada publik terhadap informasi tentang keputusan dan tindakan pemerintah, transparansi memungkinkan akuntabilitas yang lebih besar. Hal ini memungkinkan warga untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah, serta berpartisipasi secara lebih efektif dalam proses pengambilan keputusan. Langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi termasuk publikasi data, laporan keuangan, dan proses pengambilan keputusan yang terbuka untuk umum.
Keempat, Akuntabilitas pemerintahan. Ini mencakup pertanggungjawaban pemerintah terhadap warga negara atas kebijakan, tindakan, dan pengeluaran mereka. Dengan memiliki mekanisme yang kuat untuk menilai kinerja pemerintah, seperti pemantauan independen, laporan keuangan yang transparan, dan mekanisme hukum yang efektif, warga dapat memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan publik dan memperhitungkan kebutuhan mereka.
Kelima, partisipasi publik, melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan memberikan legitimasi yang kuat kepada pemerintah dan memastikan bahwa kepentingan publik dipertimbangkan secara menyeluruh. Ini bisa dilakukan melalui pemungutan suara, diskusi publik, konsultasi, dan partisipasi dalam lembaga-lembaga masyarakat sipil. Mendorong partisipasi publik yang inklusif dan merangsang pembentukan kebijakan yang berkelanjutan adalah kunci untuk membangun demokrasi yang kuat dan substansial.
Keenam, pendidikan politik,
dengan memahami prinsip-prinsip demokrasi, proses politik, dan hak serta tanggung jawab sebagai warga negara, individu dapat berpartisipasi secara lebih efektif dalam pembangunan negara mereka. Pendidikan politik juga membantu meningkatkan kesadaran tentang isu-isu sosial dan politik, mempromosikan toleransi, serta mendorong keterlibatan aktif dalam kehidupan demokratis. Melalui program-program pendidikan politik yang holistik dan inklusif, kita dapat memperkuat fondasi demokrasi dan memastikan keterlibatan yang lebih besar dari semua anggota masyarakat.
