Depok.Nasionalnews.co.id Usai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Depok, Ir. Edi Sitorus di sapa para insan pers yang saat itu sedang santai di Taman Media senter DPRD Kota Depok.
Tanpa segan para insan pers mempertanyakan mengenai kisruhnya Pelaksanaan PPDB 2024 Kali ini dan banyak merugikan masyarakat, pasalnya sistem PPDB di Kota Depok tahun 2024 untuk penerimaan siswa SMP dan SMA/SMK Negeri membuat warga Kota Depok tidak mendapatkan kuota untuk masuk kesekolah negri yang diharapkan. Jumat, (12/07/24)
Kepada para awak media Edi Sitorus Ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok Itu merasa geram melihat proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB di kota Depok.
Memang dalam hal ini perlu aturan tapi secara struktural pemerintahan bahwa pengelolaan yang namanya sekolah itu di Jawa Barat Iya, tapi ini warga Depok yang dirugikan karena sekolah itu ada di Depok.
“Saya dukung proses itu, tapi persoalan saat ini adalah malah dipersempit, dulu 12 rombel sekarang menjadi berkurang. Bicara kualitas untuk saat ini sudah enggak bisa. Bicara kualitas tapi jangan anak bangsa yang ingin sekolah yang jadi korban. Yang bener itu aturan diterapkan untuk menuju kualitas apabila saran dan perasaannya sudah dibikinkan oleh pemerintah.”Tegas Edi.
Masih kata Edi. “Ini pemerintah buat aturan zona tapi tidak dipikirkan dampaknya, apakah sudah sesuai dengan apa yang di harapkan. Artinya, ya di permudahlah untuk masyarakat agar anak-anaknya dapat sekolah. Saya punya contoh dan fakta kenapa waktu itu bisa masuk saat ini tidak itu persoalannya, untuk kepala dinas pendidikan Jawa Barat itu sombong. Persoalan kebutuhan untuk pendidikan anak bangsa kok di persulit tanpa melihat bukti dan fakta di lapangan.” Geramnya.
Menurut Edi siapa pun bisa membantu agar anak-anak dapat sekolah. “Dewan punya kewajiban mendorong masyarakat untuk sekolah dan masyarakat mengadu yang menjadi keluhan yang pasti ke anggota dewan sebagai wakilnya. Mereka meminta bantuan, kecuali kalau kita meminta uang kita salah Pak, ini gratis kok. Jadi enggak benar ya, kalau ada di duga anggota dewan anggota dewan meminta. Anggota dewan punya kerjaan mendesak pihak sekolah untuk masyarakatnya agar bisa diterima untuk bersekolah.”Ucapnya tegas.
Menurut Edi, Walikota Jangan diam. Karena yang menjadi duduk persoalannya adalah masyarakat kita. kalaupun secara organisasinya kebijakan ada di Jawa Barat silahkan, tapi apakah aturan yang diterapkan itu sudah memenuhi standar untuk masyarakat agar anaknya bisa sekolah.
Adanya pembasan kuota sementara mereka tidak melihat sekolah SMAN/SMKN masih sedikit di Kota Depok, kebutuhannya banyak itu persoalannya.
“Harapan Kita adalah, pemerintah boleh bikin aturan tapi dihitung dulu apakah aturan kebijakan itu sudah sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Zonasi bagus apabila diberikan ruang, terus sekarang kalau banyak yang tidak bisa masuk buat apa hal itu di terapkan. Kurangnya sekolah, sarana kita kurang dan buktinya pemerintah Jawa Barat hanya membuat aturan tapi tidak efektif.
“Pernah enggak melihat kekurangan-kekurangan sekolah yang ada di wilayah. Mereka tidak pernah melihat dicek dong dia turun sebagai pengambil kebijakan, cek turun ke lapangan, sharing dengan dinas-dinas yang ada di wilayah. apakah ada dampak zonasi atau tidak kepada masyarakat, efektif tidak. Kalau tidak kan harus dicari apa solusinya. Bukan malah bikin opini banyaknya titipan,”terangnya.
Lebih lanjut Edi menjelaskan bahwa pemerintah harus mengecek ke lapangan berapa jumlah penduduk kita, berapa yang layak dibangun SMP, berapa yang layak SMAN, ada berapa sekolah swasta berapa negeri itu yang dihitung. Mereka suruh menghitung mereka dinas pendidikan Jawa Barat ada anggarannya.
“Yang pastinya 20% untuk pendidikan itupun kurang. Pendidikan itu mahal pak. Cuman ya anggaran kita terbatas dibatasi 20%. Saya minta kepada dinas provinsi Jawa Barat, kalau membuat aturan harus dibuat fungsi kelayakan dulu, apakah aturan itu bisa dipakai ketika kurang jangan lagi bicara kualitas, bicara adalah harapan orang untuk sekolah itu yang penting,”ucapnya.
Kalau yang namanya sarana masih kurang terus diterapkan kan parah. Jawa Barat juga jangan terlalu gegabah membuat satu keputusan. Apakah memang aturan yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Jawa Barat sudah sesuai tidak dengan harapan masyarakat.
“Gimana kita mau menuju generasi emas jika orang mau sekolah saja masih susah. Banyak orang tuanya yang buruh serabutan, tukang ojek dan hidupnya pun pas-pasan, rumah ngontrak apakah mereka sanggup masukkan anaknya di swasta,”jelas Edi pelan.
Edi menjelaskan bahwa untuk penambahan sekolah kita siapkan, lahan di bantu pemerintah Jawa Barat. Tapi Kalo melihat ini semuà pemerintah Jawa-Barat tidak sanggup. “Sebaiknya di kembalikan lagilah. Kebijakan itu jangan lagi di Propinsi. Propinsi tidak akan sanggup mengurus pendidikan anggaran mereka sedikit. Kembalikan saja ke kota/ kabupaten lagi.”Tegas Edi di akhir kata. (J0)
