Jakarta, Nasionalnews.co.id – Indonesia bakal bersiap untuk menerima tongkat estafet Presidensi G-20 mulai 1 Desember 2021 hingga 31 November 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menggawangi agenda-agenda prioritas jalur keuangan (finance track) dengan memfokuskan pada penanganan isu-isu global terkini.
Seperti yang dilansir dari CNBC Indonnesia, Selasa 14/9/2021, Sri Mulyani menegaskan bahwa exit policy menjadi hal yang penting dan akan sangat dibicarakan. Exit policy akan mengurangi intervensi kebijakan makro yang luar biasa dan pasti tidak sustainable secara bertahap dan berkoordinasi, sehingga pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara dan pertumbuhan ekonomi global akan bisa sustainable atau terus berlangsung.
“Ini bukan masalah mudah karena tiap negara punya kondisi berbeda-beda, kebijakan fiskal yang extra ordinary dimana kita memulihkan adanya defisit di atas 3% nggak berjalan selamanya dan semua negara menghadapi situasi sama di kebijakan fiskalnya,” sebut Sri Mulyani dalam konferensi pers, Selasa (14/9).
Persoalannya nanti bagaimana desain dan kapan akan sama-sama mulai melakukan exit, dimana setiap negara punya pemulihan ekonomi berbeda, baik dari sisi kecepatan dan sisi seberapa merata pemulihan ekonomi terjadi di semua region atau negara.
“Kedua gimana semua negara akan melihat dampak Covid-19 yang nggak hanya di bidang kesehatan, ada dampak luka dari ekonomi akibat Covid-19,” jelas Sri Mulyani.
Kemudian yang ketiga adalah bank digital dan mata uang. Sementara keempat adalah keuangan berkelanjutan atau sustainable finance dimana sektor keuangan mendukung agenda penting lainnya di level global yaitu perubahan iklim.
Adapun agenda kelima adalah pembayaran lintas batas atau cross border payment serta keenam adalah kebijakan keuangan moneter mengenai financial inclussion: Digital & SME (Small Medium Enterprise) serta ketujuh adalah international taxation atau perpajakan internasional.(Red 01)
