(Ket. Foto: dok. MPR)
NASIONALNEWS.CO.ID, Jakarta- Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menyoroti isu ketimpangan gender yang masih menjadi tantangan signifikan di Indonesia. Dalam sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) di Jakarta, Selasa (6/8/24), Bamsoet menekankan bahwa pengarusutamaan gender sebagai program prioritas pembangunan masih belum terealisasi secara optimal.
Berdasarkan data statistik, indeks ketimpangan gender (IKG) di Indonesia hanya menunjukkan penurunan sedikit, dari 0,481 pada 2011 menjadi 0,447 pada 2023. Peringkat Indonesia dalam Indeks Kesenjangan Gender Global 2023 juga berada di posisi 87 dari 146 negara.
“Partisipasi ekonomi dan politik, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan, masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita,” ujar Bamsoet. Hadir dalam acara tersebut Ketua Presidium KPPI Saniatul Lativa, Sekjen Lis Dedeh, serta Dewan Pakar Endang S Tohari dan Nadrah Zahari.
Bamsoet menjelaskan bahwa budaya patriarki, kesenjangan akses pendidikan dan pekerjaan, serta rendahnya partisipasi perempuan dalam pemerintahan menjadi faktor utama ketimpangan gender. “Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih berada di angka 54 persen, jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki yang mencapai 84 persen,” tambahnya.
Ia juga menyoroti rendahnya keterwakilan perempuan dalam pemerintahan. “Pada Pemilu 2024, keterpilihan perempuan hanya mencapai 21,9 persen dari total kuota yang dialokasikan sebesar 30 persen,” kata Bamsoet.
Bamsoet menegaskan bahwa untuk mencapai kesetaraan gender, diperlukan kebijakan inklusif, perubahan budaya, dan peran aktif sektor swasta. “Banyak perusahaan di Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan ramah gender,” jelasnya.
Menurut Bamsoet, representasi perempuan di parlemen perlu ditingkatkan untuk menghasilkan kebijakan yang pro kesetaraan gender. Selain itu, perubahan stereotip dan norma sosial melalui pendidikan dan kampanye kesadaran publik juga sangat penting.
“Kesetaraan gender tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga sektor swasta dan masyarakat luas,” pungkas Bamsoet. (*)
