(Ket. Foto: Ist: Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri)
JAKARTA, – Persoalan pekerja migran Indonesia mendapat perhatian serius dari Ketua Komite III DPD RI, Hasan Basri. Angka deportasi pekerja migran dari Malaysia melalui Tawau ke Nunukan, Indonesia, tidak menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun.
Untuk menindaklanjuti hal ini, Komite III DPD RI bertemu dengan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada 25 Juni 2024. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa poin kesepakatan, terutama terkait biaya visa.
“Dari hasil pertemuan, kami mendesak BP2MI untuk mempercepat penyelesaian persoalan krusial yang masih dialami para pekerja migran Indonesia (PMI),” ujar Hasan Basri, yang juga Ketua Persaudaraan Pemuda Etnis (PENA) Kaltara.
Hasan Basri menjelaskan bahwa terdapat tiga fokus utama untuk optimalisasi pencapaian target, yaitu jaminan perlindungan sosial, hukum, dan ekonomi.
“Kami mendukung peningkatan program penempatan G to G di negara-negara yang memiliki potensi dan peluang bagi PMI untuk bekerja secara prosedural. Selain itu, peningkatan kontribusi dan nilai tambah dari PMI bagi perkembangan daerah dan kesejahteraan masyarakat sangat penting,” tambahnya, yang juga menjabat sebagai Ketua Jaringan Saudagar Muhammadiyah Kaltara dan Ketua PBSI Kaltara.
Perlindungan hak asasi PMI turut menjadi poin penting dalam pertemuan tersebut. Hasan Basri menekankan pentingnya perlindungan menyeluruh bagi PMI dari perdagangan manusia, kerja paksa, serta kejahatan yang melanggar hak asasi manusia.
“Banyak kasus seperti ini terjadi, sehingga perlu mendapat perhatian khusus,” jelasnya, yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum HIPMI Kaltara.
Kesepakatan lainnya adalah penyelesaian terpadu berbagai persoalan yang dihadapi oleh PMI, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dengan meningkatkan koordinasi antar lembaga dan kementerian.
Terkait implementasi Program Kerja BP2MI tahun 2024-2025, Komite III DPD RI melalui Tim Kerja Bidang Ketenagakerjaan akan memastikan kesinambungan dan pelaksanaan program di seluruh provinsi. Diharapkan ada sinergi, kerja sama, dan pelibatan Komite III DPD RI dalam implementasi program di daerah.
“Semua program kesepakatan ini kami harap dapat segera dikomunikasikan ke BP2MI daerah, terutama di daerah perbatasan seperti Nunukan, Kaltara. Persoalan ini masih terus dihadapi di sana, sehingga kita dapat melindungi secara maksimal PMI yang bekerja di luar negeri,” ujar Hasan Basri, yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Koni Kaltara.
(*)
