JAKARTA, Nasionalnews.co.id – Pemerintah memastikan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau bantuan modal untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) akan berlanjut pada tahun 2021. Anggota Komite II DPD RI, Alexander Fransiscus memberi apresiasi atas berlanjutnya program bantuan presiden (banpres) produktif tersebut.
“Kami dari Komite II DPD RI menilai BLT UMKM sebagai program Jaring Pengaman Sosial (JPS) sangat membantu pelaku UMKM, terutama pelaku usaha mikro di daerah-daerah. Apresiasi kami sampaikan kepada pemerintah yang melanjutkan program ini di tahun 2021,” ungkap Alexander Fransiscus, Senin (25/1/2021).
BLT UMKM diberikan kepada pelaku usaha mikro untuk membantu mereka agar bertahan di masa pandemi virus Corona (Covid-19). Bantuan diberikan sebesar Rp 2,4 juta per periode kepada UMKM yang telah terdaftar menjadi penerima bantuan.
Bantuan ini sangat populer karena dirasa sangat membantu pelaku usaha mikro yang banyak terkena dampak pandemi. Hingga akhir tahun 2020, ada 28 juta pelaku UMKM yang mendaftar untuk bisa mendapat BLT tersebut. Padahal pemerintah menargetkan 12 juta pelaku UMKM penerima Banpres.
“Banyak pelaku usaha mikro gulung tikar akibat pandemi. Bantuan dari presiden bisa dijadikan modal bagi pelaku usaha mikro yang bangkrut untuk kembali melanjutkan usahanya,” sebut Alexander.
Anggota DPD RI dari daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) itu pun meminta kepada pemerintah untuk lebih detil mendata pelaku UMKM. Alexander menyoroti banyaknya pelaku UMKM yang tidak mendapat bantuan karena merupakan pelaku informal.
“Data Kemenko Perekonomian mengatakan kebanyakan UMKM yang terdata di perbankan adalah UMKM yang sudah formal. Padahal 52% pelaku usaha UMKM adalah pelaku informal. Ini harus jadi catatan agar jadi perbaikan,” sebutnya.
Kemenko Perekonomian juga menyebut data yang selama ini digunakan untuk bantuan UMKM merupakan data survei maupun sensus. Itu artinya, data tersebut tidak benar-benar sesuai kondisi riil.
“Ini kan sebenarnya jadi masalah karena bisa-bisa bantuan jadi tidak tepat sasaran. Padahal Banpres ini diperuntukkan bagi kelompok usaha mikro yang betul-betul membutuhkan,” kata Alexander.
“Jadi saya harapkan ada perbaikan sistem mengenai data dan model penyaluran supaya BLT UMKM jadi tepat sasaran. Yang diharapkan Presiden Jokowi kan itu ya, bantuan menjangkau masyarakat kecil yang memiliki usaha mikro,” imbuh salah satu senator muda itu.
Alexander juga menyoroti berbagai persyaratan untuk bisa menerima BLT UMKM, termasuk soal nomor induk kependudukan (NIK) yang datanya sering sekali bermasalah. Oleh karena itu, Kementerian Koperasi dan UKM diimbau bekerja sama dengan kementerian dan instansi terkait untuk mengatasi permasalahan ini.
“Saya mendapat banyak aspirasi dari daerah. Banyak pelaku UMKM mengeluhkan tidak bisa mendaftar lantaran NIK-nya tidak sinkron padahal sudah ada e-KTP. Hal-hal teknis ini akhirnya jadi membuat masyarakat yang berhak menjadi penerima batal mendapat BLT UMKM,” sebut Alexander.
“Kita berharap Kemenkop UKM berkoordinasi dengan pihak Dukcapil dan instansi terkait lainnya untuk bisa membantu masyarakat pelaku usaha mikro. Pemerintah harus pegang data pelaku UMKM by name by address supaya bantuan tepat sasaran,” tambah dia.
Alexander menyebut Komite II DPD RI yang memiliki bidang tugas terkait pemberdayaan ekonomi kerakyatan tersebut akan ikut mendorong agar ada perbaikan dalam penyaluran BLT UMKM. Oleh karenanya, ia meminta pelaku UMKM agar aktif mengecek dan memenuhi persyaratan untuk bisa menerima bantuan itu.
“Pelaku usaha mikro harus memastikan sendiri apakah terdaftar sebagai penerima bantuan. Ini juga untuk menghindari pihak-pihak yang hendak melakukan penipuan atau memanfaatkan kesempatan berbuat jahat,” ucap Alexander.
“Saya juga berharap kepada pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan bisa semakin mengembangkan usaha dengan berbagai inovasi bisnis,” pungkasnya.
Budi.Setiawan
