Indonesia sedang berdiri di sebuah ambang yang nyaris tak bersuara: singularitas informasi. Ia tidak datang dengan ledakan, tidak pula dengan deklarasi resmi. Ia hadir perlahan, melalui notifikasi, algoritma, dan banjir data yang tak lagi bisa dibedakan antara yang bermakna dan yang sekadar ramai.
Singularitas informasi bukan sekadar kondisi ketika data berlipat ganda tanpa kendali. Ia adalah fase ketika informasi melampaui kapasitas manusia untuk mencerna, menilai, dan memaknainya. Pada titik ini, bukan kekurangan informasi yang menjadi masalah, melainkan kelebihan yang melumpuhkan nalar. Kebenaran dan kebisingan berdiri sejajar. Fakta dan fiksi berbagi ruang yang sama.
Bagi Indonesia, tantangannya bersifat struktural sekaligus kultural. Secara struktural, ekosistem digital kita tumbuh cepat namun belum sepenuhnya matang. Literasi data, etika algoritma, dan tata kelola kecerdasan buatan masih tertinggal dari laju teknologinya. Secara kultural, masyarakat kita terbiasa hidup dalam konsensus kolektif: apa yang viral dianggap penting, apa yang ramai diasumsikan benar.
Di era singularitas informasi, pola ini menjadi rapuh. Ketika algoritma lebih menentukan apa yang kita lihat daripada kesadaran kita sendiri, maka demokrasi, jurnalisme, bahkan identitas personal berisiko direduksi menjadi statistik perilaku. Negara yang tidak siap akan kehilangan kedaulatan bukan karena invasi fisik, melainkan karena ketergantungan epistemik.
Kesiapan Indonesia tidak cukup diukur dari kecepatan internet atau jumlah startup digital. Yang lebih mendesak adalah kesiapan batin peradaban: kemampuan untuk berhenti, menyaring, dan hening di tengah arus data. Pendidikan harus bergeser dari sekadar transfer pengetahuan menuju pembentukan daya tafsir. Media harus berani melampaui klik dan trafik, kembali pada fungsi kurasi makna. Negara perlu hadir bukan sebagai pengendali narasi, melainkan penjaga ekosistem kebenaran.
Singularitas informasi menuntut jenis kepemimpinan baru: yang tidak reaktif terhadap trending topic, tetapi reflektif terhadap dampak jangka panjang. Ia menuntut warga yang tidak hanya melek digital, tetapi juga sadar batas. Dan ia menuntut keberanian kolektif untuk mengakui bahwa tidak semua yang bisa diketahui perlu segera dipercayai.
Di ambang sunyi ini, masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa banyak informasi yang kita miliki, melainkan oleh seberapa dalam kita mampu memaknainya. Hening, dalam konteks ini, bukan pelarian. Ia adalah prasyarat kebijaksanaan.
