Depok.Nasionalnews.co.id Pemerintah Kota Depok masih mengkaji komprehensif rencana penerapan Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan menyeluruh bagi seluruh warga. Wali Kota Depok Supian Suri menegaskan, kajian dilakukan agar kebijakan tidak membebani APBD dan tetap tepat sasaran.
“Prinsipnya, UHC masih kita kaji. Jika diterapkan secara penuh, dibutuhkan anggaran sekitar Rp70 Miliar. Ini tentu harus dihitung secara matang agar tidak membebani keuangan daerah,” ujar Supian Suri usai Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, Senin, (22/6/26)
Anggaran Besar, Banyak Tantangan. Menurut Supian, konsep UHC memang ideal karena menjamin seluruh masyarakat mendapat layanan kesehatan. Namun evaluasi Pemkot menemukan sejumlah tantangan. Pertama, kebutuhan anggaran Rp70 miliar berpotensi menggerus alokasi sektor prioritas lain seperti pendidikan, infrastruktur, dan peningkatan mutu RS.
Kedua, ditemukan fenomena warga yang sebenarnya mampu bayar BPJS mandiri justru beralih jadi tanggungan Pemkot. “Banyak masyarakat yang seharusnya mampu menjadi peserta mandiri justru beralih menjadi tanggungan pemerintah. Ini yang harus kita perbaiki agar lebih adil dan berkelanjutan,” jelasnya.
Warga Miskin Tetap Dilayani via BTT Rp1,5 M/Bulan. Meski UHC belum diterapkan penuh, Supian memastikan warga kurang mampu tetap mendapat layanan kesehatan. Pemkot mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp1 Miliar hingga Rp1,5 Miliar per bulan untuk membiayai warga miskin yang belum terdaftar BPJS Kesehatan.
“Tanpa UHC pun, masyarakat tidak mampu tetap kita layani. Justru dengan mekanisme ini, anggaran bisa lebih hemat dan dialokasikan untuk kebutuhan prioritas lain,” tutur Supian.
Dorong BPJS Mandiri, Data Diperkuat
Skema ini dinilai lebih tepat sasaran karena bantuan fokus ke yang benar-benar butuh, sementara warga mampu didorong jadi peserta BPJS mandiri. Pemkot mencatat jumlah peserta mandiri di Depok terus meningkat.
Ke depan, Pemkot akan perkuat data penerima manfaat dan edukasi masyarakat. “Kami ingin memastikan setiap kebijakan benar-benar tepat sasaran, sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal daerah demi kepentingan masyarakat luas,” tandas Supian.
UHC tetap jadi tujuan. Namun Pemkot memilih langkah terukur demi menjaga keseimbangan antara perlindungan sosial dan kesehatan fiskal daerah. (SL)
