A. Pendahuluan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi pilar utama pemerintah daerah (Pemda) dalam…
Lihat Berdasarkan Tanggal
Mendidik untuk Masa Depan: Urgensi Integrasi Bitcoin Diploma dalam Kurikulum Nasional
Di tengah gelombang transformasi digital global, pemahaman tentang uang tidak lagi cukup jika hanya berfokus…
Mendidik untuk Masa Depan: Urgensi Integrasi Bitcoin Diploma dalam Kurikulum Nasional Di tengah gelombang transformasi…
BUDAYA LOKAL BERSANDING DENGAN ERA DIGITAL Oleh: Septiana Agustin, S.Pd.,M.Pd.
Berdampingan atau berseberangan? Itulah pertanyaan yang perlu digaungan di setiap sanubari para generasi muda saat…
PENGUATAN INTEGRITAS PIMPINAN DAERAH MELALUI REFORMASI ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Prof. Dr. Dadang Suwanda., SE., MM., M.Ak., Ak., CA Guru Besar Manajemen Pemerintahan IPDN. Praktisi…
ASPEK HUKUM DAN IMPLIKASI PENETAPAN TERSANGKA KORUPSI TANPA PENILAIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA NENGAH SUJANA, SH, MH PRAKTISI HUKUM PADA KANTOR NENGAH SUJANA & REKAN LAW FIRM JAKARTA
A. Pendahuluan Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia sering kali menimbulkan kontroversi, terutama ketika…
Dilema Total loss vs Actual loss Dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nengah Sujana, SH, MH Praktisi hukum pada Kantor Nengah Sujana & Rekan Law Firm Jakarta
Kerugian keuangan negara merupakan isu krusial dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terutama di Indonesia,…
DAMPAK UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA TERHADAP KEUANGAN NEGARA
Prof. Dr. Dadang Suwanda., SE., MM., M.Ak., Ak., CA Guru Besar Manajemen Pemerintahan IPDN. Praktisi…
KERUGIAN BUMN ATAU KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PEMISAHAN RISIKO BISNIS DARI TANGGUNG JAWAB PUBLIK Prof. Dr. Dadang Suwanda., SE., MM., M.Ak., AK. CA Guru besar Manajemen Pemerintahan IPDN
Jakarta – Kerugian yang dialami oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sering kali menjadi sorotan…
Implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dalam Efisiensi Belanja Negara dan Daerah Prof. Dr. Dadang Suwanda., SE., MM., M.Ak., AK. CA Guru besar Manajemen Pemerintahan IPDN
Pendahuluan Pada tahun 2025, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 sebagai…
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.