Jakarta, Nasionalnews.co.id – KH. As’ad Said Ali, mantan WAKA BIN mengatakan rencana pemerintak menaikan Ppn sembako, kesehatan, pendidikan menimbulkan pro-kontra dan reaksi luas di masyarakat. Pada hal belum dibicarakan di DPR, baru sebatas draft usulan. Ada baiknya dilihat secara jernih pokok masalahnya.
“Saya pikir rakyat tidak keberatan atas rencana kenaikan pajak kalau itu demi kepentingan pembangunan bangsa dan negara. Masalahnya, kalau sudah menyentuh hajat hidup rakyat kecil ( marjinal ) maka perlu kehati hatian. Pengalaman pada era kolonial menjadi pelajaran, timbulnya perlawanan rakyat secara heroik misalnya perlawanan rakyat Banten dengan tokohnya Syech Nawawi Al Bantani,” ujarnya.
Rencana pajak sembako, yang terkait dengan kehidupan petani dan nelayan secara langsung memerlukan pemikiran yang benar-benar matang, karena termasuk wilayah yang sensitif. Mungkin yang disasar adalah para pedagang dan petani besar, tetapi kalau hal itu berpengaruh terhadap beban biaya hidup dan kesejahteraan petani / nelayan kecil, maka disitulah “masalahnya”.
Menurutnya, Industri kesehatan berkembang cukup maju sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan, jadi logis pajak ditangani lebih serius. Lagi lagi isunya menjadi sensitif kalau menyentuh kesehatan masyarakat kurang mampu. Memang sudah ada BPJS yang meringankan rakyat jelata, tetapi pelayanannya masih diskriminatif. Belum lagi kalau bicara soal harga obat obatan yang relatif lebih tinggi dibanding dengan negara tetangga yang konon disebabkan oleh ulah mafia kesehatan.
“Demikian juga pajak pendidikan wajar diberlakukan, karena juga sudah menjadi industri. Tetapi harus dilakukan secara selektif dan diberlakukan terutama untuk perguruan tinggi dan dalam lingkup terbatas dilingkungan pendidikan menengah yang berstandar internasional. Sekali lagi, pengenaan pajak dunia pendidikan ini juga jangan sampai menjadi penghalang terhadap peningkatan mutu SDM misalnya menjadi kendala untuk memasuki Universitas Ternama,” terangnya, Sabtu, 19/6/201. (Red)
