Dunia pendidikan tinggi Indonesia saat ini berada di simpang jalan. Wacana penutupan Program Studi (Prodi) bukan sekadar angka statistik dalam laporan kementerian, melainkan sebuah sinyal kuat tentang pergeseran paradigma pendidikan yang sedang bertransformasi. Kebijakan ini didorong oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiksaintek) dalam rangka menyesuaikan pendidikan tinggi dengan kebutuhan pembangunan nasional, khususnya industrialisasi. Di tengah derasnya arus perubahan global, kebijakan eliminasi prodi di perguruan tinggi pun memicu perdebatan. Fenomena ini sebenarnya adalah lonceng pengingat bahwa institusi pendidikan tinggi sedang dipaksa oleh zaman untuk berhenti menjadi “pabrik ijazah” yang pasif.
Relevansi kurikulum dengan dunia kerja memainkan peran kunci. Beberapa bidang keilmuan yang dahulu primadona kini mulai kehilangan taringnya karena tergerus oleh otomatisasi atau perubahan tren industri. Jika lulusannya kesulitan mendapatkan pekerjaan, prodi tersebut perlahan akan kehilangan daya tariknya di mata publik. Kampus yang tidak mau berinovasi dan hanya bertahan pada pola lama akan tertinggal. Penutupan prodi adalah sinyal peringatan bahwa kualitas dan relevansi adalah mata uang utama dalam industri edukasi saat ini.
Industri berkembang dengan kecepatan yang melampaui revisi silabus di kampus, menciptakan jurang lebar antara apa yang diajarkan di ruang kelas, dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja global. Bidang-bidang yang dahulu dianggap prestisius kini mulai digantikan oleh disiplin ilmu baru semisal kecerdasan buatan, dan analisis data yang lebih mampu menjawab tantangan zaman. Ironisnya, beberapa disiplin ilmu dasar atau humaniora yang sangat penting bagi pembentukan karakter bangsa justru menjadi korban pertama karena dianggap “tidak laku” di pasar. Ini memicu perdebatan tentang apakah pendidikan tinggi harus sepenuhnya tunduk pada logika pasar, atau tetap menjaga marwah ilmu pengetahuan.
Kuantitas jumlah lulusan tidak lagi menjadi capaian utama, melainkan kualitas serta daya saing dalam memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Perguruan tinggi harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan industri, standar akreditasi, dan misi luhur pendidikan sebagai alat transformasi sosial yang inklusif, dan berkelanjutan. Namun, ada sudut pandang yang luput, eliminasi prodi bukan hanya soal pengurangan, melainkan juga peluang baru yaitu kewirausahaan. Selama ini, banyak program studi yang menghasilkan lulusan dengan orientasi utama menjadi pencari kerja. Ketika prodi-prodi tersebut dinilai tidak relevan dan kemudian dieliminasi, muncul kebutuhan untuk mendefinisikan ulang arah pendidikan tinggi, di sinilah kewirausahaan menjadi salah satu jawaban strategis.
Artinya, kewirausahaan terbuka lebar bagi lulusan perguruan tinggi, bahkan bagi mereka yang terdampak langsung oleh perubahan struktur program studi. Namun, transformasi ini tidak bisa berjalan otomatis. Perguruan tinggi perlu mengubah paradigma pembelajaran, dari sekadar transfer ilmu menjadi inkubasi ide dan praktik kewirausahaan. Kurikulum harus dirancang agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menciptakan produk, membaca peluang pasar, dan mengelola risiko bisnis.
Dukungan ekosistem menjadi faktor penting. Kampus perlu menyediakan inkubator bisnis, akses pendanaan, serta kemitraan dengan industri. Peran pemerintah juga tidak kalah penting dalam menciptakan regulasi yang mendukung wirausaha muda, termasuk kemudahan perizinan dan akses pembiayaan. Jika semua elemen ini berjalan sinergis, maka eliminasi prodi tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai pintu masuk menuju transformasi yang lebih besar. Dalam konteks ini, kewirausahaan bukan sekadar pilihan alternatif, tetapi menjadi kompetensi kunci yang harus dimiliki oleh lulusan pendidikan tinggi di era digital. Dari sanalah Indonesia tidak hanya mencetak pencari kerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja.
Transformasi kampus menuntut perubahan haluan yang radikal, dari sekadar mencetak pekerja industri, menjadi pencetak wirausahawan tangguh. Mengapa wirausaha? Karena di masa depan, lapangan kerja tidak lagi dicari, melainkan harus diciptakan secara mandiri dan kreatif. Wirausaha bukan sekadar soal berjualan produk, melainkan sebuah pola pikir untuk memecahkan masalah. Jika sebuah prodi sejarah terancam ditutup karena sepi peminat, solusinya bukan hanya menutupnya, tetapi mengubah orientasinya menjadi inkubator bisnis berbasis narasi budaya, dan pariwisata digital. Inilah yang disebut sebagai kewirausahaan berbasis keilmuan spesifik. Mahasiswa tidak diarahkan untuk menjadi pedagang umum, tetapi menjadi pengusaha yang memiliki kedalaman ilmu. Seorang mahasiswa sastra bisa menjadi wirausahawan di bidang content agency, sementara mahasiswa teknik menjadi pemilik startup teknologi tepat guna.
Prodi yang tidak berbasis sektor industri sering kali berada di posisi rentan, di tengah dorongan kuat menuju industrialisasi. Ilmu sosial, humaniora, pendidikan, hingga seni kerap dianggap tidak memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan ekonomi. Akibatnya, prodi-prodi ini menghadapi ancaman serius: ditinggalkan peminat, dipertanyakan relevansinya, bahkan berpotensi dieliminasi. Di sinilah muncul dilema bagi prodi non-industrialis. Mereka tidak dirancang untuk mencetak tenaga kerja industri dalam arti konvensional. Namun, bukan berarti mereka tidak memiliki peran. Justru, di era ekonomi kreatif dan digital, potensi prodi-prodi ini semakin relevan, asal mampu bertransformasi. Salah satu jalan transformasi yang paling menjanjikan adalah kewirausahaan. Bukan kewirausahaan dalam arti sempit sebagai bisnis dagang atau manufaktur, tetapi kewirausahaan berbasis pengetahuan, kreativitas, dan layanan.
Prodi non-industrialis memiliki keunggulan yang sering kali tidak dimiliki sektor industri keras: kemampuan berpikir kritis, sensitivitas sosial, kreativitas, dan pemahaman budaya. Jika dikombinasikan dengan pendekatan kewirausahaan, keunggulan ini dapat menjadi sumber nilai ekonomi yang signifikan. Ambil contoh mahasiswa komunikasi. Selama ini, banyak lulusan yang berorientasi menjadi karyawan di media atau perusahaan. Namun, dengan pendekatan kewirausahaan, mereka dapat membangun digital agency, menjadi content creator, atau mengembangkan platform media mandiri. Pengetahuan komunikasi tidak lagi berhenti di teori, tetapi menjadi produk yang bernilai.
Hal serupa berlaku pada prodi pendidikan. Lulusan tidak harus selalu menjadi guru formal. Mereka dapat menjadi edupreneur dengan membuka kursus daring, mengembangkan platform pembelajaran, atau menciptakan konten edukatif yang menjangkau pasar lebih luas. Dalam bidang seni dan desain, kewirausahaan bahkan menjadi jembatan utama antara kreativitas dan pasar. Seniman tidak lagi bergantung pada galeri konvensional, tetapi dapat menjual karya melalui platform digital, membangun merek personal, atau menciptakan produk kreatif yang bernilai komersial. Sementara itu, prodi sosial seperti sosiologi atau antropologi memiliki peluang besar dalam sociopreneurship. Mereka dapat mengembangkan usaha berbasis pemberdayaan masyarakat, seperti desa wisata, UMKM berbasis komunitas, atau program sosial yang berkelanjutan.
Dalam ekosistem kampus, setiap tugas akhir atau skripsi seharusnya tidak berakhir di rak perpustakaan. Skripsi harus bertransformasi menjadi business plan atau prototipe produk yang siap diuji coba di pasar nyata, sehingga lulusan sudah memiliki unit bisnis saat mengenakan toga. Alih-alih memutus anggaran, berikan stimulus bagi prodi tersebut untuk membangun pusat-pusat inovasi kewirausahaan yang bekerja sama dengan pelaku UMKM atau investor lokal. Masalah keterserapan kerja yang selama ini menjadi alasan penutupan prodi akan teratasi dengan sendirinya jika lulusannya adalah pencipta lapangan kerja. Satu orang lulusan yang menjadi wirausahawan sukses bisa menarik 10 hingga 20 tenaga kerja lainnya, menciptakan efek domino positif bagi ekonomi nasional.
Kita perlu belajar dari ketangkasan sistem pendidikan global, yang sangat agresif menyatukan laboratorium kampus dengan pasar. Pendidikan tinggi di Indonesia harus mampu menghapus sekat antara ruang kelas dan realitas ekonomi, menjadikan setiap jengkal kampus sebagai ruang inkubasi. Dosen pun harus bertransformasi menjadi mentor bisnis. Dosen tidak boleh lagi hanya berdiri di depan kelas membacakan diktat usang, melainkan harus mendampingi mahasiswa melakukan riset pasar, mengurus hak paten, hingga melakukan negosiasi dengan calon mitra bisnis.
Penataan prodi seyogyanya menyentuh aspek digital. Prodi manapun baik itu seni, sosial, maupun sains sebaiknya mengintegrasikan literasi digital, dan kecerdasan buatan sebagai alat operasional. Ketika mahasiswa mampu membuktikan bahwa dari prodi yang “sepi” itu lahir inovasi-inovasi yang mendatangkan profit dan solusi, maka alasan untuk menutup prodi tersebut akan gugur dengan sendirinya. Tolok ukur kesuksesan sebuah universitas dalam laporan kementerian seharusnya bukan lagi “persentase lulusan yang bekerja,” melainkan “persentase lulusan yang membangun usaha, dan jumlah tenaga kerja yang mereka serap.” Pendidikan sejatinya dapat membebaskan manusia dari ketergantungan pada belas kasihan industri. Dengan wirausaha, mengembalikan marwah mahasiswa sebagai agen perubahan yang sesungguhnya, yang berdiri tegak di tengah badai perubahan zaman.
Mahasiswa diarahkan untuk sadar akan masalah di sekitarnya, dan menggunakan daya kreatifnya untuk menciptakan solusi mandiri, bukan bergantung pada belas kasihan industri besar. Wirausaha adalah upaya memutus rantai ketergantungan. Selama ini, pendidikan tinggi sering kali hanya menyiapkan mahasiswa untuk menjadi “sekrup” dalam mesin industri global. Dengan menjadi wirausahawan, mahasiswa merebut kembali kedaulatan atas dirinya. Mereka tidak lagi menjadi objek yang dieksploitasi oleh sistem pasar, tetapi menjadi subjek yang aktif menentukan arah hidup dan kontribusi sosialnya. Inilah esensi dari pendidikan yang membebaskan: menjadikan manusia sebagai subjek sejarah. Mahasiswa tidak hanya didorong membuat startup untuk menjadi kaya, tetapi untuk memberdayakan UMKM, petani, dan nelayan melalui inovasi yang inklusif dan adil.
Dalam membangun wirausaha, dosen berperan sebagai fasilitator yang bersama-sama mahasiswa bergulat dengan tantangan pasar dan dinamika sosial untuk mencari solusi yang paling membebaskan. Ketakutan akan penutupan prodi harus diubah menjadi energi untuk melakukan humanisasi. Pendidikan tinggi harus memanusiakan mahasiswa dengan memberi mereka “senjata” berupa keterampilan hidup dan kemandirian ekonomi, sehingga mereka tidak menjadi sarjana pengangguran yang kehilangan martabatnya.
Masyarakat dan orang tua juga perlu mengubah persepsi. Menyekolahkan anak bukan lagi agar mereka “aman” menjadi pegawai, tetapi agar mereka “berdaya” menjadi pemimpin usaha. Gelar sarjana harus menjadi sertifikat kemandirian ekonomi, bukan sekadar simbol status sosial. Model merger atau penggabungan kampus harus diarahkan untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan ini. Dengan bergabungnya beberapa institusi, sumber daya modal dan jaringan bisnis akan semakin besar, memungkinkan lahirnya startup-startup mahasiswa yang lebih kompetitif.
Namun, penting untuk diakui bahwa kewirausahaan bukan solusi instan. Banyak kampus masih memandang kewirausahaan sebagai mata kuliah tambahan, bukan sebagai inti dari transformasi pembelajaran. Akibatnya, mahasiswa hanya memahami konsep bisnis tanpa pernah benar-benar menjalankannya. Kewirausahaan seharusnya menjadi bagian dari capaian pembelajaran yang terukur. Artinya, mahasiswa tidak hanya belajar membuat rencana bisnis, tetapi benar-benar menghasilkan produk, menguji pasar, dan menciptakan nilai nyata.
Perubahan ini menuntut transformasi yang lebih dalam. Kurikulum harus berbasis proyek, bukan sekadar teori. Dosen harus berperan sebagai mentor, bukan hanya pengajar. Kampus harus menyediakan ekosistem pendukung, seperti inkubator bisnis, akses pendanaan, dan jejaring industri. Tanpa perubahan tersebut, kewirausahaan hanya akan menjadi formalitas. Prodi tetap tidak relevan, lulusan tetap kesulitan, dan ancaman eliminasi tetap menghantui. Di sisi lain, jika transformasi ini berhasil dilakukan, prodi non-industrialis justru dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru. Mereka tidak bersaing dengan industri besar, tetapi menciptakan ruang baru berbasis kreativitas dan inovasi. Ekonomi masa depan tidak hanya ditentukan oleh pabrik dan mesin, tetapi juga oleh ide, konten, pengalaman, dan nilai budaya. Dalam konteks ini, prodi non-industrialis memiliki posisi strategis yang tidak tergantikan.
Tantangannya, tidak semua mahasiswa siap menjadi wirausaha. Tidak semua dosen memiliki pengalaman praktis. Tidak semua kampus memiliki sumber daya yang cukup. Karena itu, peran kebijakan tetap penting. Pemerintah perlu memastikan bahwa transformasi ini didukung oleh regulasi, pendanaan, dan program pendampingan yang memadai. Selain itu, evaluasi kualitas oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi juga perlu mempertimbangkan keberhasilan kewirausahaan sebagai bagian dari outcome lulusan, bukan hanya indikator akademik tradisional.
Pada akhirnya, masa depan prodi non-industrialis tidak ditentukan oleh apakah mereka “sesuai” dengan industrialisasi, tetapi oleh kemampuan mereka untuk beradaptasi dan menciptakan nilai. Kewirausahaan adalah jembatan yang memungkinkan hal itu terjadi. Ia menghubungkan ilmu dengan praktik, ide dengan pasar, dan pendidikan dengan kehidupan nyata. Jika dimanfaatkan dengan serius, kewirausahaan bukan hanya menyelamatkan prodi dari eliminasi, tetapi juga mengubahnya menjadi pusat inovasi yang relevan dengan kebutuhan zaman.
Sebaliknya, jika diabaikan atau diterapkan secara setengah hati, maka prodi-prodi ini akan semakin terpinggirkan. Pilihan ada di tangan perguruan tinggi: bertahan dengan cara lama, atau bertransformasi menuju masa depan. Dan di tengah perubahan itu, satu hal menjadi jelas—bahwa nilai sebuah program studi tidak lagi ditentukan oleh apa yang diajarkan, tetapi oleh apa yang dihasilkan.
